JAKARTA 

Organisasi masyarakat antikorupsi dunia yang tergabung dalam Koalisi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) prihatin mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan resminya, UNCAC menilai UU baru tersebut membahayakan independensi KPK serta bisa mengurangi kewenangannya dalam memberantas korupsi.

UNCAC meminta Indonesia harus tetap menjaga independensi KPK serta memastikan kinerjanya tidak dalam pengaruh apapun.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia pada 19 September 2006 lalu.

Dalam keterangannya koalisi UNCAC juga menegaskan bahwa selama 16 tahun kinerjanya, KPK memiliki rekam jejak baik karena berhasil mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat swasta, legislatif dan eksekutif.

Selain penindakan, KPK juga berhasil dalam mencegah korupsi di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya menyelamatkan uang negara.

“Dengan dipilihnya pemimpin baru dan direvisinya UU KPK oleh pemerintah dan DPR dapat melemahkan independensi KPK,” bunyi keterangan resmi UNCAC yang diterima Anadolu Agency, Kamis.

Koalisi UNCAC juga menyoroti mengenai adanya Dewan Pengawas KPK dan menjadikan lembaga antirasuah tersebut menjadi bagian dari eksekutif.

“Pemilihan Dewan Pengawas sangat berpotensi terjadinya intervensi politik,”

Koalisi global ini meminta pemerintah Indonesia maupun legislatif untuk menegakkan Prinsip-Prinsip Jakarta yang telah ditandatangani tentang kemandirian dan efektifitas lembaga anti-korupsi, yang dirancang oleh para ahli dari seluruh dunia.

Mereka pun mendukung LSM antikorupsi di Indonesia mengajukan uji materi UU KPK yang baru itu ke Mahkamah Konstitusi.

Koalisi UNCAC berharap keputusan MK bisa memastikan KPK tetap independen dalam memberantas korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here